KORAMIL 07/CILANDAK MENGADAKAN SYUKURAN HUT KE-69 KODAM JAYA

Jakarta, kamis (27/12),Koramil 07/Cilandak menggelar syukuran HUT ke-69 Kodam Jaya,Dalam kegiatan ini,koramil 07/Cilandak mengadakan Santunan anak yatim dan do'a bersama sebagai wujud syukur atas nikmat dan kesuksesan Kodam Jaya dalam menjaga kondusifitas wilayahnya selama ini.

Danramil 07/Cilandak Mayor Inf Teguh Dwi Prasetio mengatakan, HUT ke-69 Kodam Jaya kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang acara peringatannya di pusatkan di Makodam Jaya,Sehingga kali ini syukuran dilakukan tersebar disetiap jajaran Kodam Jaya diwilayahnya masing-masing. Untuk mendekatkan diri dengan masyarakat diwilayah.

Untuk Koramil 07 Cilandak sendiri melaksanakan kegiatan tersebut di RPTRA Bahari, Semuanya berbaur dengan berbagai elemen masyarakat di wilayah teritorialnya, sekaligus mengirimkan doa kepada saudara-saudara kita yang terkena bencana tsunami diBanten dan Lampung” ujar Teguh, disela-sela acara tersebut.

Untuk acara di RPTRA Bahari Cilandak, Koramil 07/Cilandak memberikan berupa santunan, tas dan perlengkapan alat sekolah kepada 50 anak yatim, Dengan Tema yang diusung dalam HUT ke-69 Kodam Jaya tahun ini adalah “Kodam Jaya Mengabdi dan Membangun Bersama Rakyat Guna Mewujudkan Kedamaian Wilayah”.

Memang acara syukuran ini sederhana, Tapi poin utamanya adalah bagaimana kita bersyukur atas nikmat yang didapat hingga saat ini, dengan cara berbagi kepada anak yatim.

Acara tersebut diisi dengan tausiyah Ustad H.M. Aziz Muslim dan di hadiri oleh beberapa tamu undangan seperti Kapolsek Cilandak(Kompol Kasto didampingi Kasat Intel dan Kasat Binmas),Camat Kecamatan Cilandak(Tomi Fudihartono S.sos Msi didampingi Lurah Gandaria Selatan), Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Ranting 8/Cilandak beserta pengurus dan beberapa tamu lainnya.(*boby)

Diduga 27 IUP Ilegal, Gerak Malut Desak KPK Periksa Gubernur Malut

Jakarta, Cakra Bhayangkara - Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Maluku Utara (Malut) menggelar aksi aksi didepan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jumat, 26/10/2018. Mereka mendesak lembaga anti rasuah segera memanggil dan memeriksa Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, karena Provinsi Maluku Utara di bawa pimpinan Gubernur Abdul Gani Kasuba terdapat dua kasus yang sangat menarik perhatian dari masyarakat. Kasus tersebut diantaranya terkait terkait penerbitan 27 Izin Usaha Pertambangan (IUP) illegal dan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, ditemukan adanya pelampauan realisasi anggaran kurang lebih 500 milliar.

“Puluhan izin usaha pertambangan di daratan wilayah Halmahera ini dikeluarkan secara diam-diam oleh pemerintah provinsi melalui gubernur Abdul Gani Kasuba. sejumlah IUP yang dikeluarkan tersebut tidak melalui kajian teknis maupun dokumen analisis dampak lingkungan,” ucap koordinator aksi Wandi.

Bahkan, sebagian di antaranya masuk pada areal sengketa tapal batas antara Pemda Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat. 27 IUP yang dikeluarkan ini tidak mengikuti proses sebagaimana ketentuan Undang-Undang”.

Wandi menuturkan, sejak 2016 lalu Pemprov Malut menerbitkan 27 IUP tanpa melalui prosedur sebagaimana ketentuan undang-undang, IUP yang diterbitkan sebanyak itu hanya satu yang sah dan sesuai, bahkan sebagian IUP yang diterbitkan masuk pada areal sengketa tapal batas antara Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Barat (Halbar) dan Halmahera Utara (Halut).

“27 IUP yang dikeluarkan ini tidak mengikuti proses sebagaimana ketentuan Undang-Undang. Karena itu kami menduga ada proses mafia di dalam penerbitan IUP tersebut. Yang mana ada pihak-pihak yang sengaja mengejar keuntungan dari penerbitan IUP ini, sehingga sengaja melakukan hal-hal di luar mekanisme yang telah diatur.”

Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba diduga sebagai otak dari penerbitan IUP sehingga berindikasi sangat merugikan Negara, maka KPK harus mengusut dan memanggil Gubernur  untuk diperiksa.

“Kami minta KPK segera usut tuntas kasus dugaan mafia IUP di Provinsi Maluku Utara. Kasus ini diduga kuat keterlibatan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba, KPK harus segera memanggil dan memeriksa yang bersangkutan,” tegas Wandi.

Selain itu, lanjut Wandi, meminta KPK menyelidiki uang Pemprov Malut yang nilainya mencapai Rp 500 miliar sebagaimana dalam hasil temuan audit BPK RI, sebab, temuan tersebut anggaran kegiatannya tidak dialokasikan dalam APBD namun Pemprov dijadikan hutang.

“Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, ditemukan adanya pelampauan realisasi anggaran kurang lebih 500 milliar. Anggaran itu, dikategori ilegal karna tidak mendapat persetujuan dari DPRD.”

Wandi menambahkan, anggaran yang sudah dibelanjakan itu tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sehingga, BPK RI telah memberikan waktu kepada Pemprov Malut untuk menyelaesaikan masalah tersebut, namun hingga saat ini belum juga diselesaikan.

“Kami dari Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Maluku Utara mendesak KPK segera periksa Gubernur Malut  Abdul Gani Kasuba, terkait dengan temuan Pelampauan Anggaran senilai Rp 500 miliar oleh BPK RI tersebut,” pungkasnya.

Ilham Menilai KPK Tak Punya Taring Tangkap Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba Terkait 27 IUP “Abal-Abal”

Jakarta – Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada 2016 lalu diduga menerbitkan 27 Izin Usaha Pertambangan atau IUP tanpa prosedur sebagaimana ketentuan Undang-Undang. 27 IUP yang keluarkan tersebut dilihat berdasarkan Daftar SK Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.

Puluhan izin usaha pertambangan di daratan wilayah Halmahera ini dikeluarkan secara diam-diam oleh pemerintah provinsi melalui gubernur Abdul Gani Kasuba. Dan 27 IUP ini pun para OKP dan sejumlah LSM bahkan komisi III DPRD Provinsi Maluku utara pun sudah melaporkan ke KPK. Namun sampai saat ini KPK belum menunjukan taringnya untuk dapat menangkap gubernur maluku utara, KH. Abdul Gani Kasuba, kata Ilham Abdul latif lewat via tlp selulernya, pada Jumat (19/10/2018).

Menurutnya, 27 IUP yang diterbitkan itu hanya satu yang sah dan dilakukan sesuai ketentuan yang ada, di antaranya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dia menambahkan, dari 27 IUP yang ditemukan bermasalah, empat di antaranya dikeluarkan kepada PT Halmahera Jaya Mining Nomor: 198.5/KPTS/MU/2016 tentang IUP peningkatan operasi produksi, PT Budhi Jaya Mineral Nomor: 315.1/KPTS/MU/2016 tentang IUP Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, untuk CV Orion Jaya Nomor 303.1/KPTS/MU/2016 tentang persetujuan IUP Eksplorasi menjadi IUP operasi produksi, dan PT Kieraha Tambang Sentosa Nomor 282.1/KPTS/MU/2016 tentang peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP operasi produksi logam emas dengan luas areal 8.244 hektare. (Dlp6)

PT. NIEP Akan Membangun Tangki Timbun BBM Di 30 Lokasi Di Indonesia

Jakarta, Cakrabhayangkara News-
PT. Nusa Inti Energy Prima (NIEP) adalah sebuah Perusahaan Nasional yang bergerak di bidang usaha perdagangan BBM Solar atau HSD.

Dalam waktu dekat ini, NIEP berencana untuk membangun tangki timbun di 30 lokasi di seluruh Indonesia.
“Rencana membangun tangki timbun didasari pengalaman kami dalam berusaha di bidang perdagangan solar selama ini”, kata Deddy A. Mandagie, Presiden Direktur NIEP.

Dalam release yang diterima media ini, Sabtu (14/10/2018), dijelaskan bahwa beberapa kali kegagalan distribusi ke daerah-daerah terkendala oleh ketiadaan tangki penampungan, hingga mengakibatkan kapal pembawa BBM harus berlabuh lebih lama dari seharusnya.

Deddy juga memaparkan, Rencana pembangunan tangki timbun dimulai sejak tahun 2015, yang terus menerus dikoreksi dan diperbaiki sebelum kemudian menjadi perencanaan yang matang. Hal ini dimaksud untuk memperkecil tingkat kegagalan usaha, serta meningkatkan kualitas pelayanan NIEP kelak.

Salah satu hal yang menjadi perhatian utama dalam perenncanaan, adalah pelaksanaan pembangunan yang harus dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 1 tahun, bahkan beberapa pihak menyatakan proyek ini sepantasnya di sebut “Proyek Bandung Bondowoso”, mengacu pada kisah pembangunan seribu candi di masa lalu.

"Oleh karena itu pelaksanaan proyek ini kami bagi-bagi menjadi beberapa bagian proyek yang lebih kecil dan sederhana, dimana para kontraktor hanya akan mengerjakan 1 pekerjaan spesifik yang sesuai dengan keahlian dan kemampuan kerja mereka”, katanya menjelaskan jawaban atas tantangan yang diperkirakan akan dihadapi oleh NIEP dalam proyek ini.

Lanjutnya, Sampai saat ini jumlah kontraktor yang menandatangani kontrak kerja dengan NIEP mencapai 198 perusahan untuk melaksanakan 330 pekerjaan. Sementara pemasok yang telah menandatangani kontrak sebanyak 67 perusahaan. Selain itu NIEP juga sudah mengadakan hubungan dengan berbagai pabrikan di dalam dan luar negeri untuk menjamin pelaksanaan proyek ini sesuai dengan target waktu yang direncanakan.

Proses pembayaran dari NIEP kepada kontraktor dan pemasok, sebahagian besar dilaksanakan dengan mengggunakan instrumen perbankan, dan membatasi penggunaan likuiditas atau uang kartal secara maksimal. Hal ini dimaksud agar Proyek yang dirancang untuk menjadi salah satu pendukung percepatan pembangunan di Indonesia, justru menjadi pengganggu atau justru menjadi perusak sistem perekonomian, karena adanya penarikan dana dari Bank dalam jumlah besar dalam waktu yang hampir bersamaan.

Perencanaan proyek ini dilakukan secara komprehensif di segala bidang, termasuk penghormatan terhadap adat dan budaya setempat, pada bagian façade (tampak) dari bangunan akan mengadopsi ragam budaya sebagai aksen, dan saat ini sudah beberapa kali dilakukan upacara adat oleh Perwakilan NIEP di daerah, yaitu saat akan dimulainya pembahasan tentang rencana NIEP untuk membeli lahan pada lokasi yang direncanakan.

Penyertaan unsur daerah ke dalam proyek ini, selain untuk penghormatan terhadap keberadaan adat istiadat suku setempat, juga dimaksud untuk membangkitkan kebanggaan masyarakat terhadap adat budaya nya, yang kemudian akan berujung pada semangat untuk membangun daerahnya masing-masing.

NIEP berharap dengan adanya proyek ini, selain akan lebih mendorong laju peningkatan upaya masyarakat untuk menuju ke arah kehidupan yang lebih sejahtera, juga diharapkan akan menggugah semangat untuk menjaga adat istiadat dan budaya luhur yang pernah menjadi identitas masyarakat di setiap daerah.

Derivatif dari proyek ini lebih banyak yang bersifat peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pendukung pengembangan usaha ekonomi masyarakat, salah satunya adalah rencana penyerahan pembangkit listrik, yang direncanakan akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, yang untuk itu akan didorong agar dapat terbentuk Badan Usaha Desa untuk mengelolanya.

Penyerahan pembangkit listrik yang akan dikelola oleh masyarakat di desa sekitar proyek, dimaksud untuk menghapus timbulnya kecemburuan sosial, akibat penggunaan tenaga listrik yang sangat besar pada proyek NIEP, sementara masyarakat sekitar masih tinggal dalam kegelapan.

Proyek derivatif lainnya yang akan diserah kelolakan kepada masyarakat sekitar diantaranya adalah dukungan fasilitas usaha perikanan yang modern, hal ini guna meningkatkan kualitas hasil tangkapan nelayan sekitar proyek, tidak lagi sekedar menjadi ikan yang dijual di pasar tradisional, namun diharapkan dapat memasuki pasar ekspor.

Pembangunan fasilitas pendukung usaha perikanan yang disertai peningkatan kualitas teknis penangkapan ikan bagi nelayan tradisional, akan dilakukan guna dapat memenuhi syarat-syarat industri makanan (food grade quality), sebagaimana yang dipersyaratkan untuk dapat memasuki pasaran ekspor.

Demikian juga dengan pembangunan industri garam, yang diarahkan agar dapat mampu mencapai tingkat diatas 90%, hingga dapat memasuki pasar garam industri dan kesehatan, pembangunan industri garam yang akan diserah kelolakan pada masyarakat, juga dimaksud untuk menjawab ironi bangsa kita, yang memiliki panjang pantai terpanjang di dunia, namun harus mengimpor garam dari Luar Negeri.

Sebagaimana halnya air di danau, dimana setiap gerakan sekecil apapun akan menimbulkan riak di seluruh bagian danau. NIEP juga berharap dengan adanya proyek tangki timbun untuk BBM ini, akan menimbulkan riak pergerakan ekonomi masyarakat di seluruh negeri.

Hal ini sebenarnya bukan sekedar harapan, karena pada saat ini telah terjadi riak-riak positif di berbagai tempat, khususnya di lokasi-lokasi yang akan di bangun tangki timbun oleh NIEP telah terjadi pergerakan naik harga tebusan lahan sekitar, yang saat ini ada yang telah mencapai 3 kali dari harga semula.

Riak bahkan gelombang telah terjadi pada pasar tenaga kerja dan penyewaan lahan untuk galangan pembangunan kapal-kapal yang dipesan oleh NIEP, demikian juga untuk pasar tenaga kerja di bidang-bidang lain yang terkait dengan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh NIEP.

Ia juga menjelaskan, proses pelaksanaan pembangunan fisik sangat lama dengan tanggal penanda tanganan kontrak kerja dikarenakan persiapan pelaksanaan proyek yang lebih baik.
Jauh lebih baik kami terus menerus memeriksa kembali dan melengkapi berbagai hal terlebih dulu  dibandingkan memaksa segera melaksanakan pembangunan fisik, namun kemudian hari harus terganjal oleh hal-hal yang sebenarnya sangat sepele.

Ada adagium yang berlaku di dunia militer,”lebih baik mandi keringat saat latihan, daripada mandi darah saat pertempuran”. memang mengkoreksi dan menyempurnakan sesuatu rencana kerja harus dilakukan, namun bukan untuk mencapai kesempurnaan, tetapi guna mencapai titik dimana proyek dapat dilaksanakan dengan kondisi yang paling optimal.

“Kami sangat berharap bahwa proyek ini, bukan hanya menjadi sarana usaha perdagangan NIEP, tetapi juga akan bermanfaat bagi upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.” tutupnya.(Red)

*Mendekati Pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda di Kota Tua, Panitia Gencar Sosialisasi.*

Jakarta, Cakrabhayangkara News-- Persiapan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 90 oleh panitia dari Lembaga Kota Tua Heritage (LKTH) terus dilakukan. Mulai dari audiensi, koordinasi, pengecekan lokasi bahkan sampai pada persiapan sarana dan prasarana.

Hal itu diungkapkan Ketua Panitia Hari Sumpah Pemuda ke 90 dari Lembaga Kota Tua Heritage (LKTH). "Saat ini persiapan yang dilakukan panitia sudah dilakukan," ujar Asep Gunawan yang akrab disapa dengan sebutan Bang Ireng di Warung Cengkeh, Kamis (11/10/2018)

Menurut Bang Ireng, saat ini tinggal mempersiapkan hari H, yang mana kegiatan Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 90 itu insya Allah akan dilaksanakan di Halaman Taman Fatahillah, Kota Tua, 28 Oktober 2018.

"Kita juga sudah sampaikan ke rapat yang mana juga insya allah akan dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tokoh masyarakat, pemuda,budayawan, perwakilan organisasi masyarakat,instansi terkait serta undangan lainnya," terangnya.

Hal senada disampaikan Andi M. Nirwansyah selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Kota Tua Heritage, bahwa pelaksanaan sumpah pemuda ini merupakan wujud patriotisme dan nasionalisme, sekaligus  menjadi salah satu bentuk pertama dalam menyatukan pemuda indonesia dari berbagai suku,agama dan ras

"kegiatan ini merupakan bentuk nyata kami kepada bangsa dan negara Indonesia,  terutama untuk mempersatukan para pemuda dalam membangun karakter dan budaya bangsa Indonesia serta mempertahankan nilai luhur budaya lokal dan jati diri bangsa Indonesia," jelasnya.

Lebih lanjut, Andi juga mrngharapkan agar setiap pemuda bangsa Indonesia, tanpa melihat suku, etnis, agama maupun ras. "Tentunya dapat memberikan sumbangsihnya untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia," pungkasnya mengakhiri.

*Prof.Dr.Amb.Bachtiar Aly, MA Sosialisasikan Empat Pilar MPR Dihadapan Civitas Academica UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*

Jakarta, Cakrabhayangkara News - Anggota Dewan Perwakkilan Rakyat (DPR) RI dari Partai Nasdem asal Aceh Prof. Dr. Amb. Bachtiar Aly MA, Selasa (2/10) menggelar sosialisasi empat pilar MPR RI di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Acara yang berlangsung di Gedung Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu diikuti oleh segenap dosen dan mahasiswa.
Bachtiar Aly mengatakan, tujuan pelaksanaan sosialisasi ini adalah untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar dapat dipahami secara utuh, menyeluruh dan berkelanjutan.

“Kegiatan ini nantinya diharapkan bisa menjadi dasar dalam mewujudkan visi dan misi Indonesia ke depan lebih maju dan bermartabat,” ungkap anggota Komisi I DPR RI dari Partai NasDem tersebut.

Prof. Bachtiar menyebutkan empat pilar MPR RI yang disosialisasikan tersebut yakni Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara Indonesia, UUD 1945 sebagai landasan hukum dan konstitusi, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Bentuk negara jika di ibaratkan seperti halnya sebuah bangunan dimana untuk membuat bangunan tersebut menjadi kokoh dan kuat, dibutuhkan pilar-pilar atau penyangga agar bangunan tersebut dapat berdiri dengan kokoh dan kuat,” ujarnya.

Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI ini berharap banyak soal kemajuan bangsa kepada generasi muda. Sebab, generasi muda saat ini terutama mahasiswa sangat merespon dan mengapresiasi upaya-upaya pemahaman Sosialisasi Empat Pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika).

MPR di amanahkan UU untuk melakukan kegiatan pemahaman nilai-nilai luhur bangsa kepada masyarakat melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.

Memberikan pemahaman kepada mahasiswa sangat efektif, sebab jika memahami betul nilai-nilai luhur bangsa maka mereka akan bijak apabila kelak mereka menjadi pejabat publik.

"Sampai sekarang berjalannya Sosialisasi Empat Pilar MPR, generasi muda bangsa terutama mahasiswa menunjukkan apresiasinya dengan banyak hadir dalam gelaran sosialisasi di seluruh wilayah Indonesia.

Generasi muda yang antusias dan memahami betul Pancasila, saya yakin dan optimis soal kemajuan bangsa," ujar Bachtiar Aly, Selasa (2/10/2018).

Hal itu dia katakan saat memberikan materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI atas kerja sama Setjen MPR dengan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Menurut Prof. Bachtiar perhatian generasi muda pada nilai-nilai luhur bangsa itu adalah modal dasar munculnya generasi muda yang berkualitas, berkarakter dengan rasa nasionalisme tinggi dan gemar bekerja keras.

"Generasi muda yang berkarakter kebangsaan yang kuat dan pekerja keras akan mampu menjadi penyelamat negara ini termasuk menjadi pimpinan nasional. Generasi muda mahasiswa jangan takut untuk menggapai itu semua, asal bekerja keras maka Insya Allah akan tercapai," katanya.

Dalam kesempatan itu Prof. Bachtiar juga menegaskan kepada para generasi muda mahasiswa agar bangga dengan kemampuan sebagai anak bangsa Indonesia. Kebanggaan sebagai bangsa yang berpancasila.

"Generasi muda janganlah silau dengan apapun yang dari luar. Kualitas dan kemampuan bangsa kita tidak kalah dengan bangsa lain, itu harus dicamkan," tandasnya.

Sementara Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Desmadi  Saharuddin, Lc., MA dalam sambutannya mengatakan pemahaman dan implementasi terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar negara harus selalu ditumbuh kembangkan dalam mewujudkan cita-cita masa depan Indonesia yang lebih baik menuju masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, serta menjadi negara yang berdaulat dan bermartabat.

“Generasi muda pasca reformasi perlu terus menerus diberikan pemahaman tentang empat pilar kebangsaan, sehingga untuk menghadapi masa depan bangsa ini akan lebih tegak dan kokoh dalam berbangsa dan bernegara menuju cita-cita proklamasi,” ujarnya.

Acara sosialisasi ini dihadiri oleh segenap pimpinan dan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UIN Syarif Hidayatullah, Dr. Desmadi  Saharuddin, Lc., MA,  Dr. Ade Sofyan Mulazid, Dr. Siti Nurhasanah. Ada sekitar 200 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan undangan lainnya yang hadir.(Monty Montana)

KOMINFO RI DAN KOMISI 1 DPR RI SOSIALISASI INTERNET SEHAT KE MASYARAKAT SUBANG MELALUI HIBURAN RAKYAT WAYANG GOLEK

Jakarta, Cakrabhayangkara News -Penggunaan Internet sudah semakin berkembang baik di tingkat perkotaan maupun pedesaan, menyentuh semua umur dari muda hingga tua. pemakaian yang sangat intens membutuhkkan filter sehiiingga iiinternet menjadi bermanfaat bukan sebaliknya. Efek negatif internet yang semakin menyebar saat ini adalah hoax. Hoax semakin hari menjadi isu yang sangat membahayakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan semakin melesatnya sosial media (sosmed) dan pemakaian yang intensitasnya tinggi membuat hoax semakin mudah berselencar dari satu akun sosmed ke akun sosmed yang lain.

Rendahnya budaya literasi para pemakai sosmed menyebabkan hoax ini mudah sekali tersebar dan mempengaruhi, padahal jelas bahwa dalam budaya literasi kita memiliki prinsip “thinking before posting”
Keresahan yang semakin terasa ini menarik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI bersama Komisi 1 DPR RI membuat acara Sosialisasi Informasi dan menangkal hoax yang dibalut dengan pertunjukan budaya rakyat.

Selain itu, pertunjukan ini juga memberikan fasilitas hiburan untuk para warga daerah yang memang haus akan hiburan.
Pertunjukan rakyat kali ini berlangsung di Kabupaten Subang, tepatnya di Lapangan Dusun Garung, Desa Koranji, Kecamatan Purwadadi, Sabtu (8/09/ 2018). Pertunjukan rakyat ini diisi dengan hiburan wayang golek yang langsung dibawakan oleh Ki Dalang Dadan Sunandar Sunarya.

Dalam Sambutannya Perwakilan Kominfo yang diwakili oleh Ibu Septriana Tangkary selaku Direktur Informasi, dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kominfo, menyatakan bahwa di pilihnya wayang golek dalam hiburan rakyat hari ini adalah karena merupakan akar budaya daerah sunda dan berharap adanya wayang golek dapat menjadi tontonan dan tuntunan bagi kita semua yang menontonnya. Tuntunan ini yang diharapkan mampu membawa masyarakat untuk dapat berfikir jernih diantara perbedaan yang ada ditengah masyarakat. Beliau juga menyampaikan bahwa para warga masyarakat harus sudah pintar memilih mana informasi yang diteruskan dan mana yang di kesampingkan, semua itu demi kajayaan bangsa Indonesia.

Sementara itu perwakilan komisi 1 DPR RI yang diwakili oleh Ibu Venny Devianty menyampaikan bahwa ini adalah realisasi dari program pemerintah untuk memberikan hiburan gratis plus sosialisasi informasi agar masyarakat desa lebih faham akan informasi yang berkembang dan bisa menangkal hoax yang mengancam kerukunan warga.

Selain itu beliau juga meminta judul pertunjukan malam ini tentang peran pemuda yang berani menegakkan kebenaran seperti kisah gatot kaca.

Acara yang dimulai pukul 8 malam  berakhir sampai jam 4 pagi ini dihadiri lebih dari 1000 warga yang dibuktikan dengan penuhnya lapangan tempat kegiatan berlangsung.(red)

Anak Bangsa Sejati (ABS) Bersama Kodam Jaya Laksanakan Baksos Dan Pengobatan Gratis

Jakarta, Cakrabhayangkara News - Dalam rangka melaksanakan kegiatan Bakti Sosial (Baksos), kembali Ormas Anak Bangsa Sejati mrlakukan kegiatan Bakti Sosial dan Pemeriksaan/Pengobatan Gratis.

Dalam kegiatannya ABS menjalin kerjasama dengan Pangdam.Jaya yang diwakili oleh Kasdam jaya Brigjend.TNI Suharyanto,yang berlokasi di wilayah Situ Dagog, Depok pada hari Sabtu 15/09.

Dalam.sambutannya Kasdam,Brigjend TNI Suharyanto yang mewakili Pangdam memberikan Aspresiasi yang sangat besar kepada ormas ABS yang dibawah Kepemimpinan Ferdinand selaku Presiden ABS yang sangat cerdas dalam berfikir membantu pemerintah dalam menangani kesehatan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan Baksos dan pengobatan gratis ini.

Harapan Kasdam agar kedepannya ABS akan tetap selalu bersinergis bersama Kodam Jaya dalam melaksanakan kegiatan dilingkungan Kodam Jaya.(Romi/Tile)

PRESIDEN ABS FERDINAND MELAKUKAN KUNJUNGAN SILATURAHMI DENGAN KABADIKLAT KEMHAN MAYJEN TNI IDA BAGUS PURWALAKSANA DAN KOL ARIPTYO

Jakarta, Cakra Bhayangkara News-,
Melakukan kunjungan silaturahmi Presiden ABS Ferdinand bersama Mayjen TNI Ida Purwalaksana dan Kol Ariptyo, dalam kerja sama Program Gerakan Peduli Kanker Nasional Bersama Anak Bangsa Sejati Menuju Indonesia Sehat,diruang kerja Kabadiklat Kemhan, Jl.Salemba-Jakarta Pusat kamis, (20/09)

"Ini sangat bagus sekali dalam rangka membantu pencegahan terutama permasalahan Kanker Payudara dan Service untuk kaum Wanita, yang mana peranan Wanita sangat besar atau penting dalam kehidupan anak bangsa" ucap Ida.

"Untuk itu Kabadiklat Kemhan yang menjalankan Program Bela Negara ini adalah Bela Negara yang baik, untuk itu dalam kegiatan Diklat-diklat Bela Negara yang dilakukan nanti dalam menciptakan kader-kader yang kuat untuk Bangsa atau Negara.

ABS akan di ikut sertakan dalam Program tersebut yang mana presiden ABS juga merupakan Kader Bela Negara dan telah sukses menjalankan Program Bela Negara". Ucapnya.

Kabadiklat Kemhan Mayjen TNI Ida Purwalaksana menyatakan pelaksanaan Program ini  sangat diapresiasi karena  Ormas ABS mau berfikir akan hal kesehatan" ucapnya.

"Dengan demikian kemhan akan merekomendasikan Ormas ABS untuk dapat bekerja sama dengan program-program yang ada dikemhan (Maju terus ABS, kami siap mendukung)". Ucap Supartodi.

Kemhan mendukung semua kegiatan ABS sebagai Ormas Independen(Romi/Tile)

Sistem Kesehatan Hewan Indonesia Terbaik se-Asia Dan Diakui Badan Kesehatan Dunia

Jakarta, Cakra Bhayangkara News-Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional yang terintegrasi Indonesia (iSIKHNAS) diakui oleh Badan Kesehatan Dunia (OIE) sebagai salah satu sistem informasi kesehatan hewan terbaik di Asia dan berpotensi untuk dapat dikembangkan di negara lain.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal PKH Drh. I Ketut Diarmita, MP pada acara pertemuan akhir Komite Koordinasi Program (PCC) AIPEID di Ruang Rapat Utama I Ditjen PKH.

Menurut I Ketut Diarmita, pada awal bulan Oktober tahun ini  iSIKHNAS akan dipaparkan oleh staf Ditjen PKH di OIE. Selanjutnya OIE melalui CIRAD (Lembaga Penelitian di Perancis) akan melakukan penilaian dampak iSIKHNAS terhadap sektor peternakan dan kesehatan di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, I Ketut menyampaikan ucapan terimakasih kepada pemerintah Australia yang telah bekerjasama untuk mengembangkan iSIKHNAS melalui program Australia – Indonesia Partnership for Emerging Infectious Diseases (AIP-EID) yang akan berakhir pada tahun ini.

Pertemuan PCC ini merupakan pertemuan tertinggi dalam sistem tata-kelola AIPEID yang dipimpin oleh Ketua Bersama dari perwakilan Pemerintah Indonesia dan Perwakilan Pemrintah Australia.

Dari pihak Indonesia dipimpin oleh Dirjen PKH dan dari perwakilan Pemerintah Australia dipimpin oleh Tim Chapman (First Assistant Secretary, Animal Biosecurity, Department of Agriculture and Water Resources, Australia), serta dihadiri pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan.

“Melalui iSIKHNAS laporan cepat (early report) atau early detection (deteksi awal) dapat berjalan dengan baik, sehingga pemerintah dapat bergerak cepat untuk mengambil keputusan atau langkah-langkah aksi dalam pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan,  sehingga jangan sampai terjadi outbreak penyakit,” ucap I Ketut.

Ia sebutkan bahwa penguatan sistem pelayanan kesehatan hewan nasional dinilai sangat penting, terutama sebagai upaya dalam menghadapi ancaman masuknya penyakit hewan menular yang baru muncul yang sangat berpotensi menghancurkan dunia peternakan.

"Hal ini telah menjadi  prioritas pemerintah Republik Indonesia untuk mengendalikan penyakit, serta meningkatkan produksi ternak domestik untuk memastikan keamanan pangan dan menstabilkan harga pasar untuk produk ternak," ucapnya.

Lebih lanjut I Ketut Diarmita mejelaskan, bila terjadi outbreak suatu penyakit di wilayah di Indonesia, tentunya akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, untuk itu pelaksanakaan kinerja iSIKHNAS harus terus dipelihara dan dimonitoring dengan baik. Menurutnya, dalam pengelolaan iSIKHNAS harus terus diperhatikan teknis pengelolaan sistem untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas SDM.

“Pengelola iSIKHNAS harus dapat bekerja secara profesional dan mandiri serta mampu melaksanakan penyeliaan teknis lainnya karena  iSIKHNAS tidak hanya mencakup informasi penyakit hewan namun juga berbagai informasi terkait produksi ternak, pemotongan hewan, distribusi N2Cair dan straw serta ketersediaan pakan untuk hewan,” ujar I Ketut.

I Ketut juga menyampaikan, saat ini Kementerian Pertanian terus melakukan restrukturisasi perunggasan, terutama untuk unggas lokal di sektor 3 dan 4 yang  menjadi sumber utama outbreak penyakit Avian Influenza (AI).

“Ditjen PKH terus menerus berusaha untuk membangun kompartemen-kompartemen AI dari penerapan sistem biosecurity, yang awalnya hanya 49 titik, saat ini sudah berkembang menjadi 143 titik dan 40 titik lagi masih menunggu untuk proses sertifikasi” ungkap I Ketut Diarmita.

I Ketut menyebutkan, saat ini Kementan terus mendesign kegiatan ini agar peternak lokal dapat menerapkannya karena kompartemen-kompartemen yang dibangun oleh Indonesia ini dapat diakui oleh negara lain, dengan terbentuknya kompartemen-kompartemen, maka Indonesia dapat ekspor, terus ekspor dan ekspor lagi.

I Ketut mengungkapkan, berdasarkan data BPS, telah terjadi trend peningkatan capaian ekspor subsektor peternakan. Hal tersebut menurutnya telah membuktikan keseriusan Indonesia dalam menerapkan sistem biosekuriti berbasis kompartemen bebas penyakit flu burung atau Avian Influenza (AI) yang sekaligus memenuhi standar dan aturan internasional untuk bisa tembus ke pasar Internasional. 

Sementara itu, First Assistant Secretary Animal Biosecurity DAWR, Mr. Tim Chapman menyampaikan, program AIPEID telah berjalan sejak tahun 2011 dan program ini sangat penting bagi hubungan bilateral Australia-Indonesia dalam memperkuat sistem kesehatan hewan di Indonesia.

Harapannya beberapa capaian AIP-EID dapat berkelanjutan dan dikelola oleh Pemerintah Indonesia dengan baik.

Ia sebutkan bahwa beberapa capaian program AIP-EID antara lain pengembangan dokumen-dokumen (buku, pedoman, dan prosedur operasional standar) dan pelaksanaan simulasi dalam kesiagaan dan respon darurat penyakit hewan yang melibatkan lintas sektor terkait penanganan darurat penyakit hewan dan penguatan iSIKHNAS dapat dirasakan manfaatnya.

Kepala Sub Direktorat Pengamatan Penyakit Hewan, Drh. Boethdy Angkasa, M.Si menyampaikan, iSIKHNAS memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan, sehingga akan memberi manfaat yang lebih besar di sektor peternakan dan kesehatan hewan bagi Indonesia.(Tile)

Konferensi Transfer Fiskal Kabupaten Kaya Hutan #2019 HutanJadiDau

Jakarta, Cakra Bhayangkara News-,
Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Akademi Ilmuwan Muda Indonesia menyelenggarakan Konferensi Transfer Fiskal untuk Kabupaten Kaya Hutan, di Jakarta. Konferensi akan mengangkat persoalan yang dihadapi wilayah kaya hutan, sekaligus menawarkan solusi ekonomi berdasarkan riset yang dilakukan Pusat Riset Perubahan Iklim. Daerah kaya hutan selama ini mengalami dilema, Selasa (18/09).

  Di satu sisi, daerah Kaya Hutan harus menjaga Hutan dan Sumber dayanya sebagai sarana penyerapan karbon dan pengaturan iklim, yang itu juga dinikmati banyak pihak termasuk di luar daerah. Di sisi lainnya, Kabupaten bersangkutanlah yang menanggung biaya menjaga Hutan. Karena itu, mereka tidak bisa menjadikan Hutan sebagai sumber pendapatan Daerah. Manfaat dan biaya yang tidak sepadan ini menjadi salah satu alasan mengapa Hutan sulit dijaga dan Sumber Daya Hutan terus-menerus mengalami degradasi.

  Paparan Hasil Riset tentang Dana Alokasi Umum (DAU) dari RCCC UI yang menggunakan indikator tutupan Hutan, distribusi dan besaran DAU bagi Kabupaten-kabupaten Kaya Hutan, serta kemungkinan dan keterbatasan atas usulan dari diskusi hasil penelitian dan tanggapan dari peneliti serta pengambil kebijakan terkait terhadap hasil penelitian yakni Prof. Daniel Murdiyarso (institut Pertanian Bogor), Astera Primanto Bhakti (Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah), Drs Syarifudin MM (Dirjen Bina Keuangan Daerah), Dr Ir Bambang Hendroyono MM (Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

  Dengan pemangku kepentingan utama, yakni para Bupati dari Kabupaten-kabupaten Kaya Hutan. Berdasarkan diskusi tersebut, akan dihasilkan poin-poin rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang mempertimbangkan bukti dari hasil riset sekaligus memperhatikan aspirasi Kabupaten-kabupaten Kaya Hutan terhadap skema DAU yang ideal dalam pandangan mereka. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan skema DAU yang mempertimbangkan Hutan ke depan.
Jakarta, Cakra Bhayangkara News-,
Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Akademi Ilmuwan Muda Indonesia menyelenggarakan Konferensi Transfer Fiskal untuk Kabupaten Kaya Hutan, di Jakarta.

Konferensi akan mengangkat persoalan yang dihadapi wilayah kaya hutan, sekaligus menawarkan solusi ekonomi berdasarkan riset yang dilakukan Pusat Riset Perubahan Iklim. Daerah kaya hutan selama ini mengalami dilema, Selasa (18/09).

  Di satu sisi, daerah Kaya Hutan harus menjaga Hutan dan Sumber dayanya sebagai sarana penyerapan karbon dan pengaturan iklim, yang itu juga dinikmati banyak pihak termasuk di luar daerah.

Di sisi lainnya, Kabupaten bersangkutanlah yang menanggung biaya menjaga Hutan. Karena itu, mereka tidak bisa menjadikan Hutan sebagai sumber pendapatan Daerah.

Manfaat dan biaya yang tidak sepadan ini menjadi salah satu alasan mengapa Hutan sulit dijaga dan Sumber Daya Hutan terus-menerus mengalami degradasi.

 Paparan Hasil Riset tentang Dana Alokasi Umum (DAU) dari RCCC UI yang menggunakan indikator tutupan Hutan, distribusi dan besaran DAU bagi Kabupaten-kabupaten Kaya Hutan, serta kemungkinan dan keterbatasan atas usulan dari diskusi hasil penelitian dan tanggapan dari peneliti serta pengambil kebijakan terkait terhadap hasil penelitian yakni Prof. Daniel Murdiyarso (institut Pertanian Bogor), Astera Primanto Bhakti (Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah), Drs Syarifudin MM (Dirjen Bina Keuangan Daerah), Dr Ir Bambang Hendroyono MM (Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

  Dengan pemangku kepentingan utama, yakni para Bupati dari Kabupaten-kabupaten Kaya Hutan.

Berdasarkan diskusi tersebut, akan dihasilkan poin-poin rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang mempertimbangkan bukti dari hasil riset sekaligus memperhatikan aspirasi Kabupaten-kabupaten Kaya Hutan terhadap skema DAU yang ideal dalam pandangan mereka.

Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan skema DAU yang mempertimbangkan Hutan ke depan.(Tile)

MENDAG Optimistis Neraca Perdagangan Kembali Meningkat September

Jakarta, Cakra Bhayangkara News-
Neraca perdagangan Indonesia diyakini kembali meningkat pada September 2018. Beberapa perubahan terutama regulasi ketentuan ekspor dan impor diyakini mengembalikan stabilitas perekonomian.

"Saya percaya setelah tidak diberlakukan (aturan ekspor batu bara) bulan depan neraca perdagangan akan meningkat lagi," ujar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita ditemui di El Royal Hotel Jakarta Utara, Senin (16/09).

Enggar mengatakan angka defisit neraca perdagangan pada Agustus 2018 disebabkan pada penurunan ekspor batu bara.

Pemerintah sengaja menerapkan kebijakan ekspor tersebut dalam pengendalian harga. Penjualan batu bara diprioritaskan untuk kepentingan dalam negeri (domestic market obligation/DMO).

"Ekspor yang menurun dibandingkan bulan lalu lebih kepada batu bara karena kita menghentikan trader, tidak boleh dulu ekspor, kemudian ketentuan DMO 20 persen," ucapnya.

Enggar optimistis neraca perdagangan bakal kembali menguat setelah penerapan penyesuaian tarif PPh Pasal 22. Selain itu, konsentrasi menggenjot ekspor komoditas nonmigas seperti tekstil dan produk tekstil juga bakal terus dilanjutkan.

"Dari sisi nonmigas positif, tapi sisi migas totalnya negatif tapi menurun dari tahun lalu. Ekspor kita akan dorong, impor dengan PPh 22 akan aktif di bulan depan,"ucapnya. 

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut neraca perdagangan pada Agustus 2018 mengalami defisit sebesar USD1,02 miliar karena masih besarnya impor sektor migas.

"Neraca perdagangan Agustus 2018 masih mengalami defisit sebesar USD1,02 miliar," kata Kepala BPS Suhariyanto di Kantor Pusat BPS, Jalan Dr Sutomo, Jakarta Pusat, Senin, 17 September 2018.(Bowo)

Menristekdikti Lantik 4 Pimpinan PTN Dan Ingatkan Perguruan Tinggi Lahirkan Lulusan Kompetitif

Jakarta, Cakrabhayangkara News -
Prof H Mohamad Nasir PhD AK melantik empat Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) periode 2018-2022. Pelantikan dilaksanakan di Auditorium Gedung D Kemenristekdikti, Jum'at (07/09).

Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri yang dilantik, yaitu :

1. Dr. Andrie Elia, S.E., M.Si sebagai Rektor Universitas Palangka Raya periode Th. 2018-2022
2. Dr. Hj. Een Herdiani, S.Sen., M.Hum sebagai Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung periode Th. 2018-2022
3. I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom sebagai Direktur Politeknik Negeri Bali periode Th. 2018-2022
4. Ir. Thomas Lapenangga, M.S sebagai Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang periode Th. 2018-2022

Menristekdikti dalam sambutannya berpesan kepada para pimpinan PTN yang baru dilantik untuk memperkuat basis sumber daya manusia dan menghasilkan lulusan yang kompetitif, memiliki daya juang tinggi, kreativitas, dan inovasi.

“Kompetitif tidak hanya ditentukan dengan penguasaan skill semata namun harus dilandasi dengan karakter yang kuat sebagai pondasi dalam berjuang untuk memajukan Perguruan Tinggi agar mampu bersaing di era Revolusi Industri 4.0,” ucap Menristekdikti.

Nasir menambahkan dalam menghadapi tantangan masa kini, pemimpin perguruan tinggi harus memperkuat inovasi, meningkatkan daya saing, harus bekerja sama sebagai satu tim, tidak boleh berkelompok.

“Perguruan tinggi harus mampu menjadi lokomotif dalam memperkuat konsolidasi dan persatuan ini, baik secara internal maupun secara eksternal, jalin jaringan kerja sama antar perguruan tinggi, berbagi sumber daya dan bekerja sebagai bangsa Indonesia,” ucap Nasir.

Nasir berharap pimpinan perguruan tinggi yang baru saja dilantik dapat lebih fokus serta mencurahkan tenaga dan kemampuannya untuk memperkokoh perguruan tinggi yang dipimpinnya agar sesuai dengan harapan masyarakat.

“Perguruan tinggi sebagai institusi tertinggi dalam pendidikan harus dikawal dengan manajemen yang baik, penuh integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan,”ucap Nasir.

Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Ali Ghufron Mukti, Inspektur Jenderal Jamal Wiwoho, pejabat Eselon II, serta tamu undangan lainnya. (Tile)

Romi Siswanto, Sosok yang Berani Dan Mampu Membuat Perubahan Dengan Segala keterbatasan

Jakarta, Cakrabhayangkara News -
Membangun sistem daring setiap kegiatan lomba Inovasi pembelajaran, Guru Berprestasi, Olimpiade Guru Nasional, Lomba Inovasi Pendidikan Karakter dan lomba-lomba yg lain pada laman http://kesharlindungdikmen.id yang memudahkan guru untuk berkompetisi pada tingkat nasional secara terbukan dan transparan. Percaya diri dan berani mengambil resiko, dengan sistem http://kesharlindungdikmen.id yang beliau sendiri sebagai project manager serta analyst sistem dalam membangun sistem http://kesharlindungdikmen.id dengan server bekas yang kemudian diupgrade.

Berani mengadakan ujian online tingkat nasional yang dibagi beberapa region. Totalitasnya dalam membuat perubahan yang baik, bahkan saya sering ditelfon ditengah malam hingga jam 2-3 dini hari karna beliau mendapatkan sebuah ide.
Sistem yang dibangun sangat dinamis, mampu menangani kegiatan kompetisi bagi guru Dikmen. Mulai pendaftaran hingga penilaian dilakukan secara online. Beliau mendapatkan banyak ucapan terimakasih dari guru-guru terpencil khususnya, karna mendapatkan kesempatan berkompetisi dengan guru-guru yang ada di kota besar.

Beliau Memulai karier sebagai honorer tahun 1993 Ditjen Dikti, Berkat ketekunannya, tahun 2005 dia diangkat menjadi CPNS dan ditempatkan di Politeknik Negeri Jember dengan Pangkat Gol II-A. Tahun 2006 resmi diangkat PNS. Beliau ditugaskan di Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
Gelar sarjananya didapat tahun 2006. Dia melanjutkan studi pascasarjana. 2009 berhasil meraih gelar Master Sain (S-2).

Beliau mendapatkan beasiswa dari Ditjen Dikmen, 2018 beliau meraih gelar Doktoralnya di UNY jurusan Manajemen Pendidikan. Disertasinya terinspirasi program yg ada di tempatnya bekerja yaitu Program kemitraan guru produktif SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), beliau juga merupakan salah satu inisiator program tersebut.
@kemenpanrb #pnsinspiratif2018 #PNSInspiratif2018.(tile)

Prof H Mohamad Nasir PhD AK Gelar Tasyakuran Kembali Dari Ibadah Haji.

Jakarta Cakrabhayangkara News -
Bertempat Rumdin Kementerian di Kompleks Widya Chandra IV No. 21 Jakarta Selatan Kemenristekditi Prof H Mohamad Nasir PhD AK menggelar acara Tasyakuran Kembali Dari Haji di tahun 2018, Sabtu (01/09) malam.

Sebagai Umat Muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT,sudah wajib hukumnya bagi umat muslim menunaikan Ibadah Haji ketanah suci Mekkah sesuai dengan rukun Islam yang ke 5, bila yang sudah mampu dalam segala sesuatunya yang ada didalam persyaratan rukun Haji tersebut.

Sebagai seorang hamba Allah SWT yang bertaqwa tersebut, rupanya ulasan diatas sepertinya benar-benar dilaksanakan karena telah merasa cukup persyaratan yang ia miliki untuk melaksanakan perjalanan penuh Religi, cobaan dan godaan menghadap serta berserah diri berangkat kerumah Allah SWT, oleh karena itu ada seorang sosok Menteri Prof H Mohamad Nasir PhD telah menjadi ‘Haji yang Mabrur” dan Barokah, karena termakbul niatnya untuk menunaikan Ibadah Haji ketanah Suci Mekkah dan kembali ketanah air dengan selamat, serta dalam keadaan sehat waalfiat.

“Syukur alhamdullilah saya ucapkan bahwasanya kita semua sampai saat ini dalam keadaan sehat waalfiat, dan saya mengucapkan terimakasih atas doanya dari keluarga dan kepada seluruh masyarakat yang telah mendoakannya sehingga beribadah dengan lancar."ucapnya

Acara tersebut juga dihadiri oleh beberapa pejabat dan tamu undangan lainnya. Sebelum dimulai, pembawa acara membukanya dengan basmalah dan pembacaan ayat suci Alquran. Setelah itu, Kemenristekditi M. Nasir memberikan sambutan kepada hadirin.

KH. Nazaruddin Umar turut hadir dalam acara. Dirinya diamanahkan untuk membawakan tausiyah. Dalam tausiyahnya, Nazaruddin menjelaskan tentang larangan- larangan serta pahala-pahala orang yang berhaji.

“Ada beberapa jamaah haji dalam satu tenda bercampur, ada yang dari Padang, Jambi dan daerah- daerah lainnya, dan Alhamdulillah bisa akrab,” ucapnya.

H Mohamad Nasir mengungkapkan menceritakan pengalamannya tentang godaan dan tantangan selama dalam menjalankan Ibadah Relijinya.

“Memang cukup berat untuk menjalan ibadah Haji ini, fisik kita harus kuat, mengingat cuaca yang cukup ekstrim, panas matahari cukup terik.
Kalau bisa usahakan selagi usia muda tunaikan ibadah haji,”ucapnya.(tile)

Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan Audit Populasi Ayam RAS GPS Broiler Tahun 2018.

Jakarta Cakra Bhayangkara.News -
Kementerian Pertanian memastikan produksi daging ayam jenis broiler di tahun 2018 surplus 300 ribu ton. Kementan pun berharap harga ayam tidak mengalami kenaikan.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, I Ketut Diarmita mengatakan pihaknya telah membentuk tim untuk melakukan audit produksi daging ayam.

Kegiatan itu dilaksanakan dari 18 Mei-20 Juli 2018. Dikatakan saat Pembukaan acara Konferensi Pers di Kementerian Pertanian, Kamis (30/08).

Yang dari hasilnya, realisasi produksi day old chicken atau anak ayam dalam kurun waktu tiga tahun ada sebanyak 3.156.732.462 ekor. Angka tersebut setara dengan satu Grand Parent Stock (GPS) bisa menghasilkan 5.600 ekor.

Broiler bulan Januari hingga Juni 2018 dan potensi produksi Juli hingga Desember 2018 (dari impor GPS broiler tahun 2016, 2017 dan 2018) adalah sebanyak 3.156.732.462 ekor dengan rataan perbulan sebanyak 263.061.042 ekor," ucapnya.

Dengan begitu produksi daging ayam ia perkirakan mencapai 3.382.311 ton atau melebihi kebutuhan sebesar 3.382.311 ton. Dengan begitu, ada kelebihan produksi sebanyak 331.035 ton.

"Angka ini surplus dari kebutuhan sebanyak 3.051.276 ton. Jadi saya ingin harga unggas dan telur ini tidak bergejolak lagi dan bisa terjangkau," ucapnya.

Ketua Tim Audit Populasi GPS Ayam Ras Broiler Trioso Purnawarman memaparkan kegiatan audit dilaksanakan pada seluruh perusahaan Pembibitan GPS ayam ras broiler sebanyak 14 perusahaan.

Dari 14 perusahaan antaranya: PT Charoen Pokphand Jaya Farm, PT Japfa Comfeed Indonesia, PT Bibit Indonesia, Cheil Jedang-Patriot Intan Abadi (CJ-PIA), PT Wonokoyo Jaya Corporindo, PT Taat Indah Bersinar, PT Hybro Indonesia, PT Expravet Nasuba, PT Cibadak Indah Sari Farm, CV Missouri, PT Reza Perkasa, PT Karya Indah Pertiwi, PT Satwa Borneo Jaya, dan PT Berdikari (Persero).(Tile)

PRM Menggapai Keadilan Di Hadapan Hukum.

Jakarta, Cakrabhayangkara News - harian Dialog 29-08-2018,
Presidium Rakyat Menggugat (PRM) menyatakan mosi tidak percaya kepada para penegak hukum terkait vonis Meiliana dalam kasus penodaan agama di Tanjung Balai, Medan, Sumatera Utara.

"Mosi tidak percaya ini karena saudara kita mengalami perbedaan hukum," kata Koordinator PRM Tirta Yasa saat konferensi pers di Gedung Joang 45 Jakarta, Rabu (29/8).

Menurutnya, pihaknya menyuarakan hal ini bukan berbicara masalah mayoritas-minoritas, perbedaan agama dan suku, melainkan ingin menggapai keadilan di hadapan hukum.

Dia juga menegaskan bahwa PRM tidak berafiliasi dengan partai politik maupun kelompok mana pun.

Salah satu Tim Kuasa Hukum PRM,  Arthur Rumimpun mengatakan bahwa dalam suatu penegakan hukum tentu punya alasan untuk keadilan dan dinikmati oleh seluruh rakyat.

Dia menilai putusan pengadilan itu harus bebas dan independen serta tidak tertekan pihak mana pun. Jika terjadi putusan seperti itu, kata Arthur, pihaknya wajib mengkritisi agar terwujud keadilan bagi semua pihak.

Sedangkan anggota Tim Kuasa Hukum lainnya, Ranto Wardhana, menilai mayoritas kasus penodaan agama divonis tidak sesuai dengan kenyataan apa yang dilakukan.

Dia mengungkapkan bahwa kebanyakan pelaku melakukan tidak sengaja. Menurut dia perlu ada solusi untuk menyelesaikan agar kasus semacam Meiliana tidak terulang lagi.

PRM juga menyatakan mosi tidak percaya kepada Mahkamah Agung karena tidak menindak tegas hakim yang memutus yang dinilai masih disusupi kepentingan kelompok sehingga mencoreng badan peradilan, kata Ranto.

Dia juga menilai Komisi Yudisial sebagai lembaga seperti macan ompong karena tidak bisa menindak tegas hakim-hakim yang melanggar kode etik.

PRM juga mengatakan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Agama seharus juga memberikan solusi berbagai kasus penondaan agama yang selama ini terjadi.

Ranto berharap dua kementerian ini harus mencarikan jalan keluar atas kasus-kasus penondaan agama.(Tile)

Ketua Komite I DPD : "Dewan Pers Sudah Melampaui Kewenangannya".

Jakarta,Cakrabhayangkara News - Sejumlah pimpinan organisasi pers yang tergabung dalam gerakan Menggugat Dewan Pers, Selasa (28/8) sore menemui para pimpinan Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Gedung DPD RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta dalam rangka menyampaikan berbagai permasalahan pers Indonesia. Hadir pada temu audiensi tersebut seluruh Pimpinan Komite I yang berjumlah empat orang, yakni Benny Ramdhani (Ketua), Fachrul Razi (Wakil Ketua mewakili wilayah barat), Fahira Fahmi Idris (Wakil Ketua mewakili wilayah tengah), dan Yakob Esau Komigi (Wakil Ketua mewakili wilayah timur).

Pimpinan organisasi pers yang didampingi pengacara muda yang sedang naik daun, Dolfie Rompas, Tondi Situmeang, dan Asterina Tiarma, memaparkan secara gamblang kepada pimpinan Komite I tentang permasalahan Pers Indonesia yang ditimbulkan oleh peraturan dan kebijakan Dewan Pers. Kuasa hukum team gerakan Menggugat Dewan Pers Dolfi Rompas menjelaskan tentang dasar gugatan terhadap Dewan Pers itu dilayangkan ke PN Jakarta Pusat.

"Dewan Pers tidak diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Pers untuk menentukan status seorang wartawan atau bukan, karena itu sangat bertentangan dengan UU Pers," ungkap Rompas.

Sedangkan, Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Hence Mandagi memaparkan seluruh permasalahan yang tengah dihadapi Pers Indonesia akibat ulah Dewan Pers. "Maraknya kasus kriminalisasi terhadap pers akibat rekomendasi Dewan Pers harus dihentikan," tegas Mandagi.

Dia juga menandaskan, program Uji Kompetensi Wartawan yang dilakukan Dewan Pers sangat bertentangan dengan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena kewenangan membuat lisensi sertikasi profesi ada pada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Ketua Umum DPN Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke meminta kesediaan para Pimpinan Komite agar dapat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh pihak terkait untuk membahas permasalahan pers ini.

Ketua Presidium Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Kasihhati menyampaikan informasi bahwa pihaknya sudah pernah menemui komisi I DPR RI dan diperoleh keterangan bahwa proses verifikasi media belum disetujui DPR RI sehingga apa yang dilakukan Dewan Pers itu bertentangan dengan UU Pers atau ilegal.

Kasihhati juga menambahkan,Dewan Pers tidak mengerti,UUD 45 dan Pancasila ,sehingga bertindak semaunya,Dewan Pers juga tidak mengakui produk yang dikeluarkan kemen kumham,karena organisasi yang ada kum ham dikatakan abal abal

Dalam pertemuan yang difasilitasi Sekretaris Jenderal Persatuan Pewarta Warga Indonesia, yang juga menjabat Wakil Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi ini, pimpinan Komite I secara resmi berjanji akan mengundang semua pihak terkait, termasuk Dewan Pers dan pihak Polri, untuk menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komite I DPD RI yang rencananya akan dilaksanakan pada pertengahan September depan.

Ketua Komite I Benny Ramdhani mengaku setuju bahwa tindakan Dewan Pers dalam membuat peraturan-peraturan adalah sebuah bentuk _abuse of power_ atau penyalahgunaan kewenangan. "Dewan Pers telah bertindak seperti lembaga _super body_ yang menentukan status wartawan dan media, emang Dewan Pers, menurut orang Betawi, siapa elu," ujar Ketua OKK DPP Partai Hanura ini mempertanyakan.

Dewan Pers juga, menurut Ramdhani secara tidak langsung sudah menghilangkan hak ekonomi warga dan hal itu tidak bisa dibiarkan. "Kami memiliki kewenangan untuk memanggil Dewan Pers dan Kapolri karena sudah sesuai dengan bidang tugas Komite I di bidang hukum," pungkas Senator dari Sulawesi Utara itu.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite I Fachrul Razi, Senator muda asal Aceh, berjanji akan memfasilitasi pelaksanaan dialog antara pimpinan organisasi pers dengan wartawan di Gedung DPD RI pada tanggal 12 September 2018.(red)