Cibinong, Cakrabhayangkara News-
Ketua LSM LKPK mengatakan ada beberapa kegiatan di Dinas PUPR Kab.bogor yang terindikasi tidak sesuai DKH(RAB) yang dikerjakan oleh pihak ketiga.(Penyedia)
Oleh karena itu agar tidak terjadi dugaan mark-up, atau asal-asalan dikerjakan oleh pihak hak ke tiga. maka diharapkan agar penyidik menindak tegas para Dinas PUPR kab.bogor agar terciptanya instansi Pemkab Bogor tersebut.
"Kami melihat telah ada terindikasi yang dilakukan oleh pihak ketiga dan dinas PUPR dalam pelaksanaan Kegiatan tembok penahan tebing,(TPT) Cibuluh, kec.sukaraja,"tutur Ketua LKPK dan team kepada media Cakra Bhayangkara News saat disambangi kekantor ya hari ini, Jumat 22/11/2018, diJatinegara.Jakarta Timur.
Ia juga mengatakan bahwa hal yang mirip juga banyak terjadi terindikasi di Dinas PUPR tersebut.namun kami tidak mengatakan secara rincian.
"Hal serupa juga banyak terjadi pada beberapa proyek yang dilaksanakan di dinas PUPR kab,bogor. Tahun anggaran 2017.ketika team kami melakukan investigasi sangat banyak temuan,salah satunya adalah tidak pakai Jack hammer,saat bongkar beton. sedalam satu tidak dilaksanakan sesuai DKH (RAB)",tutur team dan ketua LKPK.M.Sinaga
Tak hanya disitu,ketum LKPK juga mengatakan telah pernah melayangkan surat klarifikasi terkait proyek di Dinas PUPR, kab.bogor namun balasan atau gubrisan surat tidak ada .atau tanggapan.
Untuk itu, diminta kepada penyidik menindak tegas kepada SKPD Dinas PUPR kab.bogor agar jera ,supaya tidak dimanfaatin jabatan sebagai Korupsi. (red)
Post a Comment