Ketua Setwil FPII Sumut : " Pemerintah Tidak Berhak Mengeluarkan Surat Edaran Tentang Pers"

Sumatera Utara, Cakra Bhayangkara News- Surat edaran yang dikeluarkan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang ditujukan kepada Perusahaan media massa  menjadi kontroversial dikalangan jurnalis Sumut.

Surat edaran yang tertanggal 28 Desember 2018 dianggap tidak mengacu kepada Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Keluarnya surat edaran Setda Provinsi Sumatera Utara hanya mengacu dari surat himbauan Dewan Pers.

Menyikapi surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Utara ini,Ketua Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Sumut Muhammad Arifin mengatakan jika Pemerintah tidak berhak mengeluarkan surat edaran tentang pers." Pemerintah tidak berhak mengeluarkan surat edaran kepada perusahaan media massa. Karena seharusnya yang memberikan surat edaran kepada perusahaan media massa adalah Dewan Pers bukan melalui Pemerintahan " jelasnya.

Lebih lanjut Arifin menjelaskan bahwa seharusnya Pemerintah Provinsi Sumatra Utara  menolak surat himbauan dari Dewan Pers tersebut, bukan malah mengeluarkan surat edaran kepada perusahaan - perusahaan pers yang ada di Sumut. Karena Dewan Pers bukanlah lembaga Pemerintahan, Dewan Pers itu independen. Hal ini bisa kita di lihat dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers di Bab V pasal 15 ayat 2,yang menjelaskan tugas dan fungsinya.

" Dengan melihat surat edaran dari Setda Provinsi Sumatera Utara ini, patut diduga ada upaya pengkebirian terhadap perusahaan pers dan jurnalis.
Padahal yang kita ketahui bersama, Dewan Pers itu terbentuk dari adanya perusahaan - perusahaan pers dan para jurnalis yang merindukan kebebasan Pers " papar Arifin.

Dari kelima poin yang ada di surat edaran Setda Provinsi Sumatera Utara ada yang sangat kotroversial, dimana para perusahaan media massa dan jurnalis harus mengacu pada satu organisasi pers saja. Dengan hal tersebut dapat diduga adanya intimidasi terhadap organisasi pers yang lain.(Red)