Maraknya para politisi dan sejarawan anti Pak Harto memojokkan almarhum Pak Harto soal korupsi dan rezimnya, maka perlu diluruskan beberapa info sejalan dengan perjalanan bangsa terkait sejarah korupsi di Indonesia,berikut informasi yang kami terima dari salah satu pendiri Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang yang mengatakan
"Bahwa mengacu sejumlah data yang ada korupsi di Indonesia, korupsi sedianya sudah mulai hadir pada saat zaman kolonial bahkan jejaknya ternyata dapat ditemukan jauh di belakang sejarah Indonesia".
"Zaman Presiden Soeharto bukanlah rezim yang mempraktikan korupsi. Versi paling populer korupsi Indonesia sendiri hadir pada jaman VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) atau Kompeni Dagang Hindia Belanda yang mengajari masyarakat untuk korupsi di segala bidang".
"Kala itu bahkan, ada ejekan yang menyebut VOC, perusahaan multinasional yang bangkrut pada peralihan abad ke-18 ke abad ke-19 ini, sebagai Vergaan Onder Corruptie (hancur karena korupsi)".
"Jejak korupsi di Tanah Air juga dapat dilihat pada zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara. Saat itu, jumlah pajak desa yang harus dibayar sudah digelembungkan para pejabat lokal yang memungut pajak dari rakyat yang masih buta huruf".
"Hingga pemerintahan saat ini korupsi meraja lela di mana-mana. Hampir tiap hari kita dipertontonkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Partai-partai yang mendengungkan anti dan stop korupsi justru merekalah yang kader-kadernya banyak terjerat. Jadi siapa yang harus disalahkan? Ini budaya sejak dulu, sejak pemerintahan jaman Hindia Belanda. Tidak pada zaman pemerintahan H.M Soeharto. Terlepas dari segala kekurangan beliau di awal pemerintahannya, ia telah membuat Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No 3 Tahun 1971. Ini menandakan pemerintahannya serius menangani korupsi di tanah air. Terlalu naif bila TAP MPR no 11 tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara bebas KKN dialamatkan ke rezim Pak Harto. Itu untuk penataan bernegara ke depan sejak diterbitkannya TAP MPR itu. Negara kan harus berkembang dan maju, aturannya pun harus maju sesuai tuntutan zaman. Jangan menyalahkan dan menyesali sejarah karena tidak akan terulang. Kami di Partai Berkarya pun tidak mau mengulang sejarah. Kami hanya mengambil semangatnya dan ideologi (pikiran) Pak Harto untuk diterapkan saat ini dan ke depan".
"TRILOGI PÈMBANGUNAN (stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan) salah satunya. Masih sejalan dengan tuntutan zaman saat ini. Masih banyak program-program positif beliau patut ditiru. Bukan rezim dan orang-orangnya yg mau dikembalikkan. Di Partai Berkarya juga banyak tokoh reformis dan masa kini. Bahkan dalam AD/ART Partai Berkarya tercantum misi memberantas KKN".
"Bicara soal korupsi, bagi kami Pak Harto adalah PIONIR pemberantasan korupsi di Indonesia. Buktinya? UU pidana anti korupsi di awal pemerintahannya dia utamakan. Jadi tak ada keraguan padanya untuk menyematkan BAPAK PEMBANGUNAN INDONESIA. Bapak ideologis Partai Berkarya".
"Bagi yang mendiskreditkan Pak Harto bisa jadi ada hubungannya dengan TAP MPRS no 25 tahun 1966 tentang Pembubaran PKI, dimana Pak Harto sebagai tokoh utama pemberantasan antek-antek PKI sebelum dan sesudah TAP MPRS itu terbit. Masih banyak yang belum move on dan masih ada dendam masa lalu. Kita fokus ke depan saja jaga untuk NKRI, semua pasti berpikir lebih baik dari hari ini dan sebelumnya, Save NKRI" ungkap Badaruddin yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Harian DPP Partai Berkarya menutup pembicaraannya.(Gery)
Post a Comment