Cibinong, Cakrabhayangkara News- Ketua LSM LKPK mengatakan ada beberapa kegiatan di Dinas PUPR Kab.bogor yang terindikasi tidak sesuai DKH(RAB) yang dikerjakan oleh pihak ketiga.
Oleh karena itu agar tidak terjadi dugaan mark-up,maka diharapkan agar penyidik menindak tegas para Dinas PUPR kab.bogor agar terciptanya instansi Pemkab Bogor tersebut.
"Kami melihat telah ada terindikasi yang dilakukan oleh pihak ketiga dan dinas PUPR dalam pelaksanaan Kegiatan tembok penahan tebing,(TPT) Cibuluh, kec.sukaraja,"tutur Ketua LKPK dan team kepada media Cakra Bhayangkara News saat disambangi kekantor ya hari ini, Jumat 12/10/2018, diJatinegara.Jakarta Timur.
Ia juga mengatakan bahwa hal yang mirip juga banyak terjadi terindikasi di DPUPR tersebut.namun kami tidak mengatakan secara rincian.
"Hal serupa juga banyak terjadi pada beberapa proyek yang dilaksanakan di dinas PUPR kab,bogor.ketka team kami melakukan investigasi sangat banyak temuan,salah satunya adalah pemakaian Jack hammer, tidak ada pada saat pembongkaran batu sedalam satu meter.tidak sesuai DKH (RAB)",tutur team dan ketua LKPK.
Tak hanya disitu,ketum LKPK juga mengatakan telah pernah melayangkan surat klarifikasi terkait proyek di DPUPR, kab.bogor namun balasan surat tidak ada .atau tanggapan.
Untuk itu, diminta kepada penyidik menindak tegas kepada SKPD DPUPR kab.bogor agar jera ,supaya tidak dimanfaatin jabatan sebagai Korupsi. (red)
Post a Comment