Jakarta, CakraBhayangkara news-- Masalah Korupsi di kabupaten Nabire-Papua sedang hangat dibicarakan di publik terutama media massa lokal dan nasional. Negara harus menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta perlakuan adil dalam memberantas tindak pudana korupsi sesuai dengan UU nomor.31 tahun 1991 tentang korupsi.
Pasca Kabupaten Nabire dimekarkan berdasarkan UU No.12 tahun 1969 tentang provinsi otonomi Irian Jaya Barat dan kabupaten lainnya, Nabire termasuk kabupaten tertua di provinsi Papua, tetapi praktek KKN masih saja dipraktekkan oleh kekuasaan Isaias Douw sebagai Bupati Nabire yang menjadi dalang korupsi selama 2 periode.
Bupati Nabire Isaias Douw tidak serius membangun Nabire sebagai kabupaten sentral yang mengakses beberapa kabupaten di meepago : Deiyai, Dogiyai, Paniai dan Intan Jaya. Dan pada tanggal 10 Juli 2018, kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD) kabupaten Nabire, Slamet mengubdurkan diri dari jabatan eselon 2.
APBD Kabupaten Nabire tahun 2017 sebesar Rp. 1.133.563.907 tidak memberikan dampak positif dan adanya temuan BPK mengenai indikasi kerugian negara sebesar Rp. 8 M terkait pembangunan laapangan terbang batu di Wanggar-Nabire papua yang belum di proses.
Solidaritas Rakyat Aktivis Anti Korupsi, Solidaritas Aktivis LSM/ORMAS Anti Korupsi, Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Anti Korupsi yang digalang oleh Jekson Ikomou dari Forum Rakyat Gerakan Anti Korupsi melakukan Aksi Damai yang dilakukan di depan Gedung KPK Jakarta menyuarakan "koruptor adalah pelaku utama kejahatan terhadap multy-eksitensi masyarakat kabupaten Nabire Papua dan menghancurkan citra Negara".
Kami dari Forum Gerakan Anti Korupsi (FGAK) menuntut kepada KPK agar, " KPK segera menangkap Bupati Nabire terkait temuan BPK, Segera lakukan investigasi kerusakan lingkungan hidup, Tangkap Mafia Tambang dan Kelapa Sawit Ilegal, segera periksa Dana ULP dan DPA," ungkap Jekson Ikomou (28/8/2018).
Tuntutan dari Aksi ini adalah :
1. KPK harus segera menangkap Bupati Nabire terkait temuan BPK soal Lapangan terbang baru di Wanggar-Nabire tahun 2011.
2. kPK harus memeriksa konspirasi Bupati Nabire atas pengunduran diri Slamet sebagai Kepala BPKAD Kab. Nabire.
3. Bupati Nabire segera bertanggung terkait Dana Pendidikan Kab.Nabire selama 10 Tahun.
4. KPK segera melakukan Investigasi kerusakan Lingkungan.
5. KPK segera Tangkap Mafia Tambang dan kelapa Sawit Ilegal.
6. KPK segera periksa Dana ULP dan DPA tahun 2016-2017.
7. Negara stop kerja KPK dalam memberantas korupsi di Kabupaten Nabire - Papua. (Bobby)
Post a Comment