Jakarta, Cakrabhayangkara News - Rembug Nasional' yang dilaksanakan hari ini pada tanggal 28 Maret 2018, dihadiri Kantor Staf Kepresiden, deputi II, yang bertujuan agar semua pihak tahu bahwa Perawat Honor Indonesia mempunyai peran penting untuk Indonesia sehat, walaupun sampai saat ini belum mendapatkan hak-hak yang mengarah kesejahteraan bagi tenaga kerjanya.
Acara ini dilaksanakan di gedung juang '45 , dan dihadiri ratusan orang perawat dari 22 provinsi,hari ini (28/3).
"Saya mendengar baru pertama karena banyak perawat yang belum dihargai tenaganya," ujar Binny Buchori dari Kantor staf presiden (KSP).
Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia (GNPHI) adalah suatu gerakan secara nasional untuk memperjuangkan status Perawat Honor lndonesia GNPl-II yang dinaungi oleh Organisasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) sesuai tingkatan masing-masing GNPHI yang sudah melakukan perjuangan bersama.
"Pegawai honorer,kontrak, BLUD, Magang, PTT Daerah, TKS (tenaga kerja sukarela), Supporting Staf ini sampai saat ini status ketenagakerjaan yang belum jelas.
Komposisi ASN jaminan fasilitas tenaga kesehatan 264 325 ribu sampai saat ini 2018,"ungkap Andi Irwan SKep,SKM sebagai ketua umum GNPHi Rembug Nasional.
Di Jawa Tengah, Jawa Barat, Aceh masih ada gaji yang 0 rupiah.
Siklus perjuangan dari 16 maret 2017, komisi IX,komisi Ii,Menpan, Ketua DPR RI, Ketua MPR RI,
PPNI dari 16 Maret 2017 tetapi belum menemui titik terang, dimana status Perawat honor lndonesia sangat perlu kejelasan seperti status kepagawaian, ada sepuluh jenis ( honorer kontrak, BLUD, PIT daerah, honor daerah, magang, (Magang harian lepas, Wiyata Bhakti, tenaga sukarela, supporting staff) dan dalam pengupahannya masih banyak di bawah UMR.
Sukarelawan GNPl dengan dukungan penuh dari PPNI disemua tingkatan secara terus-menerus memperjuangkan terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan status pegawai yang jelas dan bersifat masif bagi Perawat Honor Indonesia yang bekerja di Instansi Pemerintah.
"Hampir satu juta orang perawat di Indonesia yang tersakiti, maka dakit mereka adalah sakit kami juga,"ungkap Yusuf dari deputi II kantor staf presiden.
Kita akan melaporkan, semua ke kepala staf Presiden mengenai rembug nasional ini,"
"Upah minimum akan menimbulkan polemik yang bisa menjadikan sebuah regulasi dan kebijakan kedepannya, sehingga ada solusi yang diambil dari kebijakan ini," ujar ketua panitia.(demos)
Post a Comment