Timika, Papua, Cakra bhayangkara News -- Masa Aksi yang bergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Tembagapura , mendesak kepada Media online dan media cetak harus independen dalam peberitaan kondisi Tembagapura yang sebenarnya.
TNI&POLRI diminta untuk tidak melakukan bisnis dengan membuka lokalisasi, Jual minuman keras Ilegal di Trmbagapura dan mengirim orang-orang Ilegal ke tembagapura.
Hal ini disampaikan Maria Natkime, Kepala yayasan hak asasi manusia (Yahamak) Kabupaten Mimika, melalui perwakilannya dalam Orasi yang di sampaikan dalam demo didepan kantor DPRD Kabupaten Mimika, Jl. Cendrawasih Timika -Papua, kamis, 23/11.
Dalam Orasi itu juga Perwakilan Pendemo, Rony N. mengatakan TNI&POLRI juga diminta untuk tidak menjadikan tempat tinggal warga sipil di tembagapura sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).
Roni juga meminta agar PT.Freeport Indonesia Dan Negara Indonesia bertanggungjawab atas kondisi darurat Militer di Tembagapura yang mana dalam kondisi ini telah banyak mengorbankan warga sipil.
" Kami meminta buka akses Jurnalis Nasional dan Internasional untuk turun langsung ke Tembagapura Timika-Papua untuk meliput kondisi rill di lapangan," lanjut Roni lagi.
Roni juga meminta agar Media nasional & Internasional untuk tidak lagi melakukan pembohongan publik, karena dampaknya akan besar bagi masyarakat dan daerah kabupaten itu sendiri.
Tak lupa juga dalam kesempatan yang sama para pendemo meminta kepada TNI&POLRI segera Buka akses seluas-luasnya untuk mengirim bantuan bantuan makanan (Bama) ke tembagapura .
" Tembagapura Tanah Lahir kami, kami tidak mau di paksa oleh Militer Indonesia untuk menggungsi ke Timika," tegasnya. (Romi Marantika)
Post a Comment